ajibata, Jakarta – Perum Bulog menutup tahun 2025 dengan capaian bersejarah dalam pengadaan pangan nasional. Hingga 31 Desember 2025, Bulog mencatat serapan gabah kering panen (GKP) tertinggi sepanjang sejarah berdirinya lembaga tersebut sejak 1968. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus perlindungan terhadap petani.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa total pengadaan beras nasional pada 2025 mencapai setara beras sebesar 3.191.969 ton. Angka tersebut berasal dari penyerapan 4.537.490 ton GKP, 6.863 ton gabah kering giling (GKG), serta 765.504 ton beras.
“Pengadaan gabah kering panen di 2025 ini merupakan yang tertinggi selama Bulog berdiri sejak tahun 1968,” ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga: Kemenhub Siapkan 197 Trayek Angkutan Laut 2026
Serapan Jagung dan Distribusi Bansos
Selain beras, Bulog juga mencatat pengadaan jagung dalam negeri sebesar 101.968 ton sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 101.770 ton diserap melalui skema public service obligation (PSO), sementara 198 ton lainnya berasal dari kegiatan komersial.
Di sisi hilir, Bulog menjalankan fungsi stabilisasi dan perlindungan sosial melalui distribusi pangan. Sepanjang 2025, bantuan pangan beras yang disalurkan mencapai hampir 785 ribu ton. Adapun penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tercatat sebesar 795 ribu ton. Sementara itu, SPHP jagung mencapai 51.211 ton.
Menurut Rizal, intervensi pasar melalui SPHP dilakukan secara terukur dan diawasi ketat. Dengan demikian, stabilitas harga dapat terjaga tanpa merusak mekanisme pasar yang ada.
“Tujuan kami jelas, yaitu menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, dan tetap memberikan kepastian harga bagi petani,” tegasnya.
Gerakan Pangan Murah Diperluas
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau, Bulog bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 4.337 titik di seluruh Indonesia sepanjang 2025. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan, terutama di wilayah rawan gejolak harga.
Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selain itu, GPM juga menjadi sarana distribusi stok pemerintah agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Cadangan Beras dan Respons Bencana
Dari sisi cadangan, hingga akhir 2025 Bulog menguasai stok beras PSO sebesar 3,25 juta ton. Angka ini melanjutkan tren positif setelah Bulog sempat mencatat stok tertinggi sepanjang sejarah, yakni sekitar 4,2 juta ton pada pertengahan 2025.
Cadangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyangga harga, tetapi juga sebagai instrumen respons darurat. Sepanjang 2025, Bulog menyalurkan bantuan pangan bencana sebesar 14.227 ton beras di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.
Rinciannya, bantuan disalurkan ke Aceh sebanyak 8.676 ton, Sumatera Utara 4.482 ton, dan Sumatera Barat 1.069 ton.
“Ketahanan pangan juga berarti kesiapan negara hadir dalam kondisi darurat. Bulog memastikan bantuan tersedia dengan cepat dan tepat sasaran,” kata Rizal.
Target Ambisius 2026
Memasuki 2026, Bulog telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satu target utama adalah penugasan penyerapan gabah dan beras setara 4 juta ton. Target ini lebih tinggi dibanding capaian 2025 dan diharapkan mampu semakin memperkuat posisi petani sekaligus cadangan pangan nasional.
“Ini merupakan upaya konkret negara untuk memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga tetap terjaga, dan cadangan pangan nasional semakin kuat,” ujar Rizal.
Selain itu, Bulog juga merencanakan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen. Infrastruktur tersebut meliputi fasilitas pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan modern yang tersebar di berbagai sentra produksi.
Menurut Rizal, penguatan infrastruktur pascapanen menjadi investasi strategis jangka panjang. Dengan infrastruktur yang memadai, kualitas hasil panen petani dapat terjaga, kehilangan pascapanen dapat ditekan, dan nilai tambah produk pangan nasional dapat meningkat.
“Kami ingin hasil produksi petani tidak hanya terserap, tetapi juga terjaga mutunya dan memiliki nilai tambah,” pungkasnya.
Dengan capaian sepanjang 2025 dan rencana strategis di 2026, Bulog menegaskan perannya sebagai instrumen utama negara dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, serta keberlanjutan sektor pertanian nasional.
Baca Juga: Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Lingkup Pemko Gunungsitoli
