ajibata, Jakarta – Untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya obat palsu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menghadirkan Kanal Komunikasi Risiko Obat Palsu. Kanal ini dirancang sebagai pusat informasi terbuka yang memuat temuan obat palsu berdasarkan hasil pengawasan BPOM di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil karena masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi akurat seputar obat palsu. Akibatnya, banyak orang kesulitan membedakan obat asli dan palsu. Kondisi tersebut, pada akhirnya, membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk terus mengedarkan produk berbahaya yang dapat mengancam kesehatan publik.
Baca Juga: Februari 2026 Ada Hari Anti Sunat Perempuan, Ini Maknanya
Kanal Khusus untuk Edukasi Publik
Melalui kanal khusus ini, BPOM menyajikan informasi yang komprehensif dan mudah diakses. Informasi tersebut meliputi identitas obat palsu, foto pembanding produk, modus peredaran, hingga dampak kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi obat palsu. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui upaya penegakan hukum yang telah dilakukan BPOM terhadap setiap temuan di lapangan.
Kanal Komunikasi Risiko Obat Palsu dapat diakses melalui situs resmi BPOM pada menu khusus “Hot Issue Obat Palsu”, serta disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi BPOM. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa memantau perkembangan informasi secara berkala dan lebih waspada sebelum membeli atau mengonsumsi obat.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa kehadiran kanal ini merupakan bentuk komitmen nyata lembaganya. “Kanal ini merupakan wujud komitmen BPOM dalam memberantas peredaran obat palsu, yaitu melalui penyampaian komunikasi risiko obat palsu kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).
Masalah Global yang Tidak Bisa Diabaikan
Masalah obat palsu bukan hanya terjadi di Indonesia. World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar satu dari sepuluh produk medis yang beredar di negara berpendapatan rendah dan menengah merupakan produk substandar atau palsu. Angka ini hingga kini masih dijadikan gambaran besarnya persoalan obat palsu secara global.
Oleh karena itu, WHO mengimbau setiap national regulatory authority (NRA) di berbagai negara untuk secara aktif mengomunikasikan temuan obat palsu kepada publik. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan literasi kesehatan masyarakat agar mampu mengidentifikasi obat palsu sejak dini dan tidak menjadi korban.
Sejalan dengan imbauan tersebut, BPOM memandang komunikasi risiko sebagai bagian penting dari pengawasan. Bukan hanya penindakan, edukasi publik dinilai mampu memutus mata rantai peredaran obat palsu dari sisi permintaan.
Delapan Produk yang Paling Banyak Dipalsukan
Sebagai langkah awal, BPOM merilis daftar delapan produk obat yang paling sering ditemukan pemalsuannya berdasarkan hasil pengawasan dan laporan masyarakat. Kedelapan produk tersebut adalah Viagra, Cialis, Ventolin Inhaler, Dermovate, Ponstan, Tramadol Hydrochloride, Hexymer, serta Trihexyphenidyl Hydrochloride.
Menurut BPOM, obat-obatan tersebut rawan dipalsukan karena memiliki permintaan tinggi dan sebagian digunakan untuk kondisi tertentu yang sensitif. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati, terutama jika menemukan produk dengan harga jauh di bawah pasaran atau dijual tanpa izin resmi.
BPOM juga memastikan bahwa data obat palsu akan terus diperbarui sesuai temuan terbaru. Dengan begitu, masyarakat dapat memantau informasi terkini dan menjadikannya sebagai rujukan sebelum membeli obat.
Ancaman Serius bagi Kesehatan dan Ekonomi
Obat palsu merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Produk palsu bisa saja mengandung bahan aktif yang terlalu sedikit, terlalu banyak, atau bahkan sama sekali tidak mengandung zat obat. Lebih berbahaya lagi, beberapa obat palsu justru mengandung zat lain yang berpotensi merusak organ tubuh.
Dampak kesehatan yang dapat timbul pun beragam. Mulai dari kegagalan pengobatan, keracunan, resistansi obat, hingga risiko kematian. Pada jenis obat tertentu, dosis yang tidak tepat juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan mendorong perilaku penggunaan obat yang tidak aman.
Selain itu, peredaran obat palsu berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Biaya medis dapat meningkat karena pasien harus menjalani pengobatan ulang. Produktivitas kerja pun menurun akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Dalam jangka panjang, kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan bisa ikut tergerus.
Intensifikasi Pengawasan dan Penindakan
Untuk menekan peredaran obat palsu, BPOM melakukan intensifikasi pengawasan secara menyeluruh. Upaya tersebut mencakup penertiban lapangan, penelusuran rantai distribusi, kegiatan intelijen, hingga penyidikan terhadap pelaku.
Selain pengawasan luring, BPOM juga aktif melakukan patroli siber. Hasilnya ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi penurunan konten atau tautan promosi obat palsu ke Kementerian Komunikasi dan Digital, Indonesian E-Commerce Association (idEA), serta berbagai marketplace.
Sejak 2022 hingga September 2025, BPOM telah merekomendasikan takedown terhadap 14.787 tautan atau konten yang mempromosikan obat palsu maupun obat tanpa izin edar. Dari sisi penegakan hukum, jumlah perkara yang ditangani pun cukup signifikan, dengan ratusan kasus diproses dalam tiga tahun terakhir.
BPOM menegaskan akan menindak tegas setiap pelaku yang terbukti memproduksi atau mengedarkan obat palsu, baik secara daring maupun luring. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp2 miliar, bahkan dalam kasus tertentu ancaman hukuman bisa mencapai 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
Dengan edukasi publik melalui Kanal Komunikasi Risiko Obat Palsu serta pengawasan yang konsisten, BPOM berharap masyarakat semakin waspada. Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi peredaran obat palsu di Indonesia.
Baca Juga: Antisipasi DBD, Lapas Tabanan Intensifkan Gerakan PSN
