[Kolom Pakar] Tjandra Yoga Aditama: Penanganan TBC di Banjir

ajibata, Jakarta – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya menyisakan kerusakan fisik dan persoalan logistik, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu isu yang kini perlu mendapat perhatian khusus adalah pengendalian tuberkulosis (TBC), penyakit menular yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Tanah Air.

Padahal, pengendalian TBC merupakan salah satu program prioritas nasional dalam Asta Cita. Oleh karena itu, keberlanjutan layanan dan upaya pengendalian penyakit ini tidak boleh terhenti, meskipun berada dalam situasi darurat akibat bencana.

Dalam konteks bencana banjir, terdapat setidaknya lima dampak utama yang secara langsung memengaruhi penanganan tuberkulosis di daerah terdampak. Kelima aspek ini perlu menjadi fokus utama bagi para pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, dan relawan di lapangan agar upaya pengendalian TBC tetap berjalan efektif.

Pengobatan TBC Terancam Terputus

Pertama, pasien TBC diwajibkan mengonsumsi obat antituberkulosis (OAT) secara teratur selama minimal enam bulan tanpa jeda. Kepatuhan ini menjadi kunci utama keberhasilan pengobatan dan pencegahan resistansi obat.

Namun, dalam situasi banjir, banyak pasien tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan tempat mereka biasa mengambil obat. Rumah yang rusak, jalan yang terputus, hingga keterbatasan transportasi membuat pasien kesulitan datang ke puskesmas atau rumah sakit.

Lebih jauh, bencana juga berdampak pada fasilitas kesehatan itu sendiri. Gudang farmasi yang menyimpan OAT bisa rusak atau terendam, sehingga stok obat tidak tersedia. Di sisi lain, distribusi ulang obat ke wilayah terdampak sering kali terhambat karena jalur logistik terganggu.

Kondisi ini harus segera diatasi agar pasien TBC tetap dapat mengonsumsi obat sesuai jadwal. Jika pengobatan terputus, bukan hanya kesembuhan pasien yang terancam, tetapi juga risiko munculnya kuman TBC yang resistan terhadap obat.

Diagnosis TBC Ikut Terkendala

Kedua, penegakan diagnosis tuberkulosis menjadi tantangan tersendiri di wilayah bencana. Diagnosis TBC saat ini sangat bergantung pada pemeriksaan laboratorium, terutama melalui Tes Cepat Molekuler (TCM).

Di lapangan, tidak sedikit alat TCM yang mengalami kerusakan akibat banjir. Situasi ini tentu membutuhkan perbaikan atau penggantian secepat mungkin. Tanpa alat diagnostik yang memadai, upaya deteksi dini TBC akan terhambat.

Memang, pemeriksaan alternatif seperti foto rontgen masih dapat digunakan. Namun, fasilitas rontgen dan ruangannya juga berpotensi rusak atau tidak berfungsi akibat banjir. Oleh karena itu, pemulihan sarana diagnostik harus menjadi bagian dari respons kesehatan pascabencana.

Risiko Penularan di Pengungsian Meningkat

Ketiga, bencana banjir berpotensi meningkatkan risiko penularan TBC, terutama di lokasi pengungsian. Tempat pengungsian umumnya padat, ventilasi terbatas, dan dihuni oleh banyak orang dalam waktu lama.

Dalam kondisi seperti ini, pasien TBC yang belum terdiagnosis atau belum menjalani pengobatan optimal dapat menularkan kuman kepada orang-orang di sekitarnya. Risiko ini semakin tinggi jika pengawasan kesehatan dan skrining tidak berjalan maksimal.

Oleh sebab itu, pengendalian TBC di lokasi pengungsian harus dilakukan secara aktif, termasuk edukasi, skrining gejala, serta pengaturan lingkungan agar sirkulasi udara tetap memadai.

Daya Tahan Tubuh Menurun, TBC Bisa “Bangkit”

Keempat, bencana banjir sering kali menurunkan daya tahan tubuh masyarakat. Stres, kelelahan, kekurangan gizi, serta kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat melemahkan sistem imun.

Dalam situasi ini, kuman TBC yang sebelumnya berada dalam kondisi dorman di dalam tubuh seseorang berisiko “bangkit” dan menimbulkan penyakit aktif. Artinya, bencana bukan hanya memperparah kondisi pasien lama, tetapi juga berpotensi memunculkan kasus TBC baru.

Hal ini menjadi pengingat bahwa pengendalian TBC tidak boleh berhenti pada pengobatan saja, tetapi juga harus mencakup upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Ketahanan Sistem Kesehatan Jadi Kunci

Kelima, sebagaimana program kesehatan lainnya, pengendalian tuberkulosis membutuhkan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem kerja yang solid. Bencana banjir kerap mengganggu seluruh elemen tersebut secara bersamaan.

Tenaga kesehatan bisa terdampak secara langsung, fasilitas rusak, dan sistem rujukan terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan resiliensi sistem kesehatan yang kuat, setidaknya hingga beberapa bulan pascabencana.

Upaya ini mencakup koordinasi lintas sektor, dukungan logistik yang berkelanjutan, serta pemantauan intensif terhadap pasien TBC di wilayah terdampak. Tanpa langkah ini, target nasional pengendalian TBC berisiko mengalami kemunduran.

Komitmen Bersama di Situasi Darurat

Sebagaimana disampaikan oleh Tjandra Yoga Aditama, tantangan pengendalian TBC di tengah bencana harus dihadapi dengan pendekatan komprehensif. Menjaga kesinambungan pengobatan, memastikan diagnosis tetap berjalan, serta melindungi masyarakat dari risiko penularan menjadi prioritas utama.

Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya terhadap kesehatan publik dapat diminimalkan dengan kesiapsiagaan dan komitmen bersama. Dalam konteks TBC, keberlanjutan layanan bukan sekadar persoalan medis, melainkan juga tanggung jawab sosial untuk melindungi generasi mendatang dari penyakit menular yang seharusnya bisa dikendalikan.

Dengan langkah cepat, koordinasi yang kuat, dan perhatian serius terhadap lima aspek krusial tersebut, pengendalian tuberkulosis tetap dapat berjalan, bahkan di tengah situasi darurat sekalipun.