ajibata, Jakarta — Pemerintah memastikan akan menghentikan insentif mobil listrik mulai tahun depan. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menegaskan bahwa anggaran insentif kendaraan listrik akan dialihkan ke pengembangan proyek mobil nasional.
Dalam pernyataannya, Airlangga menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp7 triliun untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik berbasis baterai selama dua tahun terakhir. Langkah ini dinilai cukup untuk mendorong industri EV bergerak ke fase produksi lokal.
“Kita sudah memberikan fasilitas agar industri EV ini bergerak, totalnya Rp7 triliun,” ujar Airlangga dalam forum Indonesia Connect Outlook 2026 di Senayan City, Jakarta.
Pemerintah melihat industri kendaraan listrik di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini terlihat dari komitmen investor yang sedang membangun pabrik EV di dalam negeri. Pabrik tersebut diharapkan mengurangi biaya produksi dan ketergantungan impor unit utuh.
Transisi dari CBU ke CKD Dinilai Turunkan Biaya Produksi Kendaraan Mobil Listrik
Airlangga menjelaskan bahwa pembangunan pabrik EV akan mendorong peralihan model impor dari Completely Built Up (CBU) menjadi Completely Knock Down (CKD). Sistem CKD membuat komponen kendaraan dirakit di dalam negeri, sehingga tarif bea masuk lebih rendah.
“Dengan pabrik, biaya produksi jauh lebih rendah karena mereka bisa menikmati skema CKD,” kata Airlangga. Ia menegaskan bahwa margin biaya pada tahap produksi akan lebih efisien dibandingkan impor unit secara utuh.
Dengan efisiensi tersebut, pemerintah menilai industri kini mampu tumbuh mandiri tanpa dorongan insentif lanjutan. Kondisi inilah yang menjadi alasan anggaran insentif dialihkan untuk proyek mobil nasional.
“Maka anggaran yang kemarin digunakan menstimulus pasar akan digeser untuk produksi mobil nasional,” jelasnya.
Keputusan ini menandai babak baru strategi industri otomotif Indonesia. Pemerintah menginginkan ekosistem industri lebih produktif, bukan hanya menjadi pasar konsumen kendaraan impor.
Tidak Ada Insentif Otomotif pada 2026, Pemerintah Nilai Industri Sudah Cukup Kuat
Dalam pernyataan sebelumnya, Airlangga menyebut pemerintah tidak lagi menyediakan insentif otomotif pada tahun 2026. Ia menilai industri roda empat masih tumbuh positif, terlihat dari tingginya antusiasme publik dalam pameran otomotif GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week) 2025.
“Insentif tahun depan tidak ada karena industrinya sudah kuat,” kata Airlangga dalam acara PLN CEO Forum di BSD.
Ia menilai pasar otomotif sudah kembali pulih pascapandemi. Tingginya minat masyarakat terhadap mobil baru menjadi indikator bahwa sektor ini tidak lagi bergantung pada subsidi stimulus penjualan.
Namun keputusan tersebut memunculkan pandangan berbeda dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menilai penyusunan insentif untuk sektor otomotif tetap diperlukan karena industri kendaraan memiliki kontribusi besar dalam struktur manufaktur nasional.
“Insentif otomotif itu keharusan karena sektor ini sangat penting,” ujar Agus.
Pertentangan pandangan antar pejabat menunjukkan bahwa arah kebijakan otomotif masih dalam fase sinkronisasi antara kementerian.
Mobil Nasional Jadi Prioritas Berikutnya, Fokus Pengembangan Teknologi dan Produksi Lokal
Pengalihan anggaran insentif EV ke proyek mobil nasional menandai fokus pemerintah terhadap kemandirian manufaktur. Mobil nasional bukan hanya gagasan simbolis, tetapi diarahkan menjadi program industrialisasi jangka panjang.
Dana Rp7 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk insentif EV dinilai cukup kuat untuk memulai percepatan produksi. Pemerintah berharap industri hulu, seperti baterai, komponen motor listrik, dan sistem kontrol, ikut tumbuh.
Jika produksi mobil nasional terealisasi dalam skala besar, Indonesia dapat memperkuat basis rantai pasok otomotif dan mengurangi impor. Penciptaan lapangan kerja baru juga menjadi efek turunan yang signifikan.
Dengan dukungan pabrik EV yang sedang dibangun, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi kendaraan listrik regional. Jika implementasi proyek mobil nasional berjalan baik, ekspor berpotensi menyumbang devisa lebih besar.
Kesimpulan: Indonesia Masuki Tahap Baru Industri EV Mobil, Tantangan dan Potensi Terbuka Lebar
Keputusan pemerintah menghentikan insentif EV pada tahun depan hadir sebagai sinyal perubahan strategi. Fokus kini bukan lagi mendorong konsumsi melalui subsidi, tetapi memperkuat produksi dalam negeri serta menyiapkan mobil nasional sebagai produk unggulan.
Meski terdapat perbedaan pendapat antara kementerian, dinamika ini menunjukkan bahwa industri otomotif masih sangat strategis. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengalihan anggaran benar-benar menghasilkan produk siap pasar, bukan sekadar proyek konsep.
Jika ekosistem produksi EV diperkuat, Indonesia dapat masuk ke kompetisi global secara lebih percaya diri. Tantangan terbesar adalah memastikan industri tetap kompetitif dan tidak kehilangan momentum adopsi kendaraan listrik.
Ke depan, arah kebijakan pemerintah akan terus menjadi perhatian publik, pelaku usaha, dan investor. Mobil nasional dapat menjadi milestone baru, selama pengembangan dilakukan terencana, transparan, dan berorientasi pasar.
baca juga di sini : Mobil China Geely Raih 1.200 SPK di Ajang GJAW 2025
