ajibata.id – BPJS Kesehatan Perkuat Jaminan Demi Nol Kematian DBD 2030 Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya mendukung target nasional “zero death dengue 2030”. Langkah ini diwujudkan dengan memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan pasien DBD mendapat perlindungan menyeluruh.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, menyampaikan dukungan tersebut dalam Dialog Kebijakan bertema “Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030” di Gedung MPR RI, 5 November 2025.
“BPJS Kesehatan siap memperkuat sistem jaminan nasional agar seluruh pasien DBD mendapat layanan sesuai kebutuhan,” ujar Lily.
Lily menyoroti kenaikan jumlah kasus DBD yang berdampak langsung pada pembiayaan BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan bahwa perbedaan diagnosis antara DBD primer dan sekunder menjadi faktor utama meningkatnya biaya klaim.
“Proporsi pembiayaan dengue tahun 2024 mencapai 6,08 persen dari total pembiayaan layanan kesehatan, dan angkanya diperkirakan terus naik,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat perbedaan laporan antara data BPJS dan Kementerian Kesehatan terkait diagnosis DBD di fasilitas kesehatan. Lily menilai hal ini dapat memengaruhi akurasi data serta pengambilan kebijakan.
“Diagnosis sekunder dengan serta merta meningkatkan biaya klaim yang kami bayarkan,” tambahnya.
BACA JUGA :di Sini
BPJS Kesehatan Perkuat Jaminan Demi Nol Kematian DBD 2030 Lonjakan Klaim dan Kasus di 2025
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, klaim DBD meningkat dari tahun ke tahun. Pada Agustus 2025, jumlah klaim mencapai 744 ribu kasus, mendekati total kasus tahun 2024 yang mencapai 1,5 juta.
“Pada 2020 biaya yang kami bayarkan sebesar Rp31,2 triliun, dan pada 2024 naik menjadi Rp2,9 triliun. Kami perkirakan tahun ini akan lebih tinggi lagi,” kata Lily.
Tren ini menunjukkan tekanan yang besar terhadap anggaran JKN. Karena itu, BPJS menilai perlu ada penguatan sistem deteksi dini dan edukasi masyarakat agar kasus dapat ditekan sejak awal.
Dalam jangka panjang, BPJS Kesehatan menargetkan sinergi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan menekan angka kematian akibat DBD. Upaya ini mencakup kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan program KOBAR Lawan Dengue.
“BPJS Kesehatan senantiasa berkolaborasi efektif hingga tingkat dinas kesehatan untuk mendukung program pemerintah menuju Indonesia bebas kematian dengue,” tutur Lily.
Melalui penguatan sistem jaminan dan kolaborasi lintas sektor, BPJS Kesehatan optimistis target nol kematian akibat DBD pada 2030 dapat tercapai. Upaya ini tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional.
Dengan sinergi kebijakan, pengawasan medis yang lebih kuat, serta kesadaran masyarakat yang meningkat, Indonesia diharapkan mampu menekan angka kasus DBD sekaligus mencapai cita-cita besar: zero death dengue 2030.
BACA JUGA :di Sini
