ajibata, Jakarta — Banjir bandang yang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatra menghasilkan dampak besar, tidak hanya bagi warga sipil tetapi juga fasilitas layanan publik, termasuk lembaga pemasyarakatan. Sebagai tindak cepat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi turun langsung melakukan peninjauan ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Aceh pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan keamanan warga binaan, kondisi petugas, dan kelangsungan layanan pemasyarakatan selama masa darurat. Banjir mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi logistik, hingga akses keluar-masuk lapas. Situasi ini memerlukan koordinasi cepat agar hak-hak warga binaan tetap terlindungi dan keamanan fasilitas tidak berisiko.
Mashudi mengatakan bahwa pemerintah harus bergerak serentak untuk mencegah risiko lanjutan.
“Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan pemulihan layanan dan mitigasi berjalan optimal. Operasional UPT Pemasyarakatan harus tetap terjaga dengan standar prosedur, terutama dalam kondisi darurat,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).
Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan dan pengawasan terhadap warga binaan, agar tidak terjadi gangguan keamanan maupun hambatan pelayanan hukum selama masa pemulihan.
Tujuh Lapas dan Rutan Terdampak, Kuala Simpang dalam Kondisi Paling Parah
BNPB mencatat curah hujan ekstrem menyebabkan air meluap hingga memasuki blok hunian. Data Kemenkumham menyebut sedikitnya tujuh lapas dan rutan terendam banjir, yaitu Lapas Perempuan Sigli, Lapas Lhokseumawe, Lapas Lhoksukon, Lapas Langsa, Lapas Narkotika Langsa, Lapas Kuala Simpang, dan Lapas Singkil.
Sementara itu, beberapa UPT lain mengalami kendala akses akibat putusnya jembatan dan jalan, seperti Lapas Idi, Bener Meriah, Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane, sehingga distribusi logistik dilakukan dengan jalur alternatif melalui Medan.
Dari hasil tinjauan, kondisi Lapas Kuala Simpang disebut paling terdampak, dengan area kantor dan lingkungan sekitar masih terendam air bercampur lumpur. Beberapa fasilitas listrik tidak berfungsi, aktivitas perkantoran lumpuh, dan pembersihan harus dilakukan bertahap untuk menghindari kerusakan material yang lebih besar.
Mashudi menjelaskan bahwa sarana darurat menjadi kebutuhan utama, mulai dari genset, lampu emergency, pompa air, hingga peralatan makan dan sterilisasi. Kondisi banjir membuat dapur umum tidak beroperasi normal, sehingga distribusi makanan untuk warga binaan harus dibantu melalui pasokan eksternal sementara.
Bantuan Dirjenpas bagi Petugas dan Warga Binaan, Pemerintah Akselerasi Pemulihan
Selain memastikan stabilitas lapas, Dirjenpas juga meninjau kondisi petugas pemasyarakatan yang turut menjadi korban banjir. Beberapa di antara mereka kehilangan rumah, termasuk pegawai Lapas Langsa yang rumahnya rusak berat dan memiliki tiga anak.
“Kami berupaya memenuhi kebutuhan sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk bantuan materiil untuk petugas dan keluarga. Donasi dari jajaran IMIPAS juga terus disalurkan,” kata Mashudi.
Mashudi menekankan bahwa dedikasi petugas pemasyarakatan selama situasi bencana patut diapresiasi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang tetap bekerja di tengah kondisi berat,” ujarnya.
Koordinasi dengan Pemda, Polri, TNI, dan PLN Terus Berjalan
Proses pemulihan dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga PLN untuk memastikan pasokan listrik, air bersih, dan keamanan perimeter lapas. Pada beberapa titik, pembersihan lumpur dilakukan manual karena alat berat belum dapat masuk ke area pemasyarakatan.
Selain itu, Ditjenpas melakukan evaluasi menyeluruh terkait titik rawan banjir, rencana relokasi fasilitas sensitif, hingga peninjauan ulang sistem evakuasi warga binaan. Langkah ini diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, terutama pada lapas yang berada di kawasan dekat sungai.
Sebelum menutup kunjungannya, Mashudi berharap proses pemulihan berjalan cepat tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Mohon doa agar lapas dan rutan yang terdampak segera kembali normal dan melayani masyarakat seperti semula,” pungkasnya.
baca juga di sini : KH Said Aqil Minta Konsesi Tambang NU Dikembalikan ke Pemerintah
