ajibata, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan strategi penting pemerintah untuk mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Strategi ini, menurutnya, tidak bisa berjalan sendiri oleh pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat.
“Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan. Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan sekali lagi, negara-negara yang berhasil menjaga hutan adalah yang mampu bekerja sama dengan masyarakat. Mereka menjadikan hutan tidak berjarak,” ujar Raja Juli, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (21/2/2026).
Dengan demikian, peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ekosistem hutan. Tanpa dukungan warga setempat, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memastikan hutan tetap lestari.
baca juga: Tiba di AS, Prabowo Akan Temui Trump & Bahas Tarif Dagang
Pendekatan Inklusif untuk Masyarakat dan Hutan
Raja Juli menekankan pentingnya pendekatan inklusif. Alih-alih memosisikan masyarakat sebagai pihak yang dijauhkan dari hutan, pemerintah kini menjadikannya sebagai mitra utama. Hal ini memungkinkan warga memanfaatkan hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
“Masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup mereka, tapi secara bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari,” terang Raja Juli. Pendekatan ini diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah dan warga sehingga hutan tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Selain itu, pendekatan inklusif juga mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab. Misalnya, mereka diajak ikut serta dalam pengelolaan sumber daya hutan, menjaga tanaman, dan mencegah praktik penebangan ilegal. Dengan begitu, hutan menjadi sumber kehidupan sekaligus aset nasional yang lestari.
Janji Memperluas Akses Perhutanan Sosial
Selain menjaga keberlanjutan hutan, Raja Juli menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses perhutanan sosial, termasuk percepatan pengakuan hutan adat. Ia menekankan bahwa pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai target tersebut.
“Kami terus berkomitmen untuk memperbanyak akses perhutanan sosial. Saat ini ada 8,3 juta hektare, hutan adat akan dieksekusi lebih banyak lagi. Saya berkomitmen memberikan 1,4 juta hektare dalam 4 tahun ke depan, sekarang sudah 360 ribuan,” ujar Raja Juli.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai. Jika kedua faktor tersebut tercukupi, hutan adat dapat dialokasikan lebih banyak kepada masyarakat sehingga manfaat sosial dan ekologisnya meningkat.
Pemerintah menekankan bahwa perhutanan sosial bukan sekadar program lingkungan, tetapi juga strategi pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan akses pengelolaan hutan kepada warga sekitar, mereka dapat meningkatkan pendapatan melalui hasil hutan lestari.
Workshop Perhutanan Sosial yang Inklusif
Informasi ini disampaikan dalam pembukaan workshop bertajuk ‘Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera’, yang berlangsung di Menara Peninsula, Jakarta. Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin.
Dalam workshop tersebut, Raja Juli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Selain pemerintah, keterlibatan organisasi masyarakat, akademisi, dan pihak internasional menjadi kunci keberhasilan program perhutanan sosial. Workshop ini bertujuan merumuskan strategi agar perhutanan sosial bisa diterapkan secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Perhutanan Sosial sebagai Solusi untuk Masyarakat dan Lingkungan
Program perhutanan sosial memberikan berbagai manfaat. Pertama, lingkungan hutan dapat tetap terjaga karena masyarakat ikut terlibat aktif dalam pengawasan dan pengelolaan. Kedua, masyarakat di sekitar kawasan hutan memperoleh akses terhadap sumber daya hutan yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti kayu, buah, atau tanaman obat.
Selain itu, program ini juga meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, hasil hutan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, perhutanan sosial menjadi win-win solution bagi pemerintah dan masyarakat.
Kesimpulan
Dengan kata lain, keberhasilan menjaga hutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Program perhutanan sosial yang inklusif menjadi strategi utama untuk mencapai hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Raja Juli Antoni memastikan bahwa pemerintah akan terus memperluas akses perhutanan sosial, mempercepat pengakuan hutan adat, dan memastikan keberlanjutan program ini melalui peta jalan yang jelas. Dengan pendekatan kolaboratif, hutan Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat.
baca juga: Puasa Ramadan, KONI Lampung Minta Atlet Jaga Performa Kebugaran dan Atur Waktu Latihan
