ajibata, Jakarta — Menhut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi gelombang kritik publik terkait banjir dan longsor di Sumatra yang diduga berkaitan dengan kerusakan kawasan hutan. Ia menyatakan siap dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk bila keputusan berujung pada pergantian jabatan. Pernyataan tersebut muncul di tengah desakan mundur yang ramai dibahas di media sosial dan forum parlemen.
“Saya yakin kekuasaan itu milik Allah. Jabatan menteri hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” kata Raja Juli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menhut Raja menyebut kritik publik merupakan bentuk aspirasi yang harus didengar. Ia mengaku tidak pernah menghapus kritik netizen terkait banjir Sumatra yang memakan banyak korban. Menurutnya, komentar publik menunjukkan harapan serta ekspektasi penanganan kehutanan yang lebih baik.
Meski begitu, ia menegaskan kewenangan posisi menteri berada di tangan Presiden. Raja menyatakan tugasnya adalah bekerja sebaik mungkin sesuai mandat yang diberikan negara.
“Yang bisa saya lakukan hanya bekerja maksimal. Untuk jabatan, sepenuhnya hak Presiden,” ujarnya.
Tekanan Politik Menguat, DPR Sarankan Menhut Mundur Jika Tak Mampu Tangani Bencana
Dorongan politik semakin kuat. Dalam rapat Komisi IV DPR, beberapa anggota meminta Raja Juli mempertimbangkan pengunduran diri bila tidak sanggup menangani persoalan banjir dan kerusakan hutan. Salah satu suara paling keras disampaikan Rahmat Saleh dari Fraksi PKS.
“Bapak Menteri, satu nyawa sangat berharga. Sekarang ada ratusan meninggal. Ini bencana besar,” tegas Rahmat saat rapat di Senayan.
Ia menyebut contoh Filipina. Dua menteri di negara tersebut mundur karena dinilai gagal menanggulangi banjir. Menurutnya, tindakan tersebut lebih terhormat dibanding memaksakan diri tetap menjabat.
“Oleh karena itu, mundur juga tugas yang mulia bila merasa tidak mampu,” lanjutnya.
Desakan serupa disuarakan Usman Husin dari Fraksi PKB. Ia menilai Raja Juli gagal mengelola kehutanan secara utuh, tidak konsisten dalam kebijakan izin kawasan, serta menerbitkan izin baru yang bertentangan dengan rekomendasi daerah.
“Jika Pak Menteri tidak mampu, lebih baik mundur. Ini soal masa depan hutan kita,” tegas Usman.
Ia menyoroti kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebut mengalami degradasi parah. Usman meminta program reboisasi, target pemulihan kawasan, dan langkah konkret penanganan hutan gundul dijelaskan secara rinci.
Pemerintah Siapkan Koordinasi Pengamanan Hutan Bersama Polri
Di tengah kritik, Raja Juli menyampaikan rencana penguatan pengawasan hutan. Ia akan berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat patroli dan penegakan hukum.
“Tim sudah bergerak di bawah. Kami telah punya MoU untuk menjaga hutan bersama,” ujarnya.
Pengamanan hutan menjadi salah satu fokus lantaran banjir Sumatra diduga berkaitan dengan deforestasi masif dan lemahnya pengawasan izin. Pemerintah dinilai perlu memperketat tata izin, menindak pelanggaran, serta mempercepat restorasi kawasan rusak.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun sebelumnya, Indonesia kehilangan lebih dari 200 ribu hektare hutan tiap tahun akibat pembukaan lahan dan praktik ilegal. Angka ini berpotensi meningkat bila pengawasan tidak diperkuat.
Perdebatan Kebijakan dan Evaluasi Tata Kelola Menhut Jadi Sorotan Publik
Kritik DPR menyinggung ketidaksesuaian kebijakan dengan pernyataan Raja di ruang publik. Usman mencontohkan penerbitan izin kawasan di Tapanuli Selatan pada 30 November 2025 yang dinilai tidak sejalan dengan rekomendasi daerah.
“Semua terkait pohon dan hutan. Kami merasa tidak boleh diakali,” ujar Usman.
Menurutnya, kerusakan hutan tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Pohon berdiameter dua meter membutuhkan puluhan tahun tumbuh kembali. Karena itu, kebijakan harus selaras dengan konservasi berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Evaluasi kinerja kehutanan menjadi diskusi penting mengingat banjir dan longsor di Sumatra menelan korban besar. Diskursus publik menyoroti minimnya kesiapsiagaan, lambatnya rehabilitasi kawasan hutan, serta penegakan hukum yang belum merata.
Jalan Panjang Pemulihan Hutan dan Tuntutan Transparansi Kebijakan
Polemik ini memperlihatkan kebutuhan tata kelola hutan yang lebih kuat dan transparan. Publik berharap kebijakan tidak hanya berfokus pada izin industri, tetapi juga pemulihan hutan, reboisasi, serta perlindungan daerah resapan air.
Raja Juli menyatakan tetap bekerja untuk memperbaiki manajemen kehutanan. Namun keputusan akhir jabatan berada di tangan Presiden. Sementara itu, DPR dan masyarakat meminta langkah konkret segera terlihat.
Evaluasi kementerian, pengawasan izin usaha, dan koordinasi lintas lembaga menjadi penentu arah kehutanan Indonesia ke depan. Bencana Sumatra dinilai menjadi alarm agar pengelolaan hutan tidak sekadar administratif, melainkan menyentuh pengendalian lapangan dan perlindungan ekosistem.
Publik kini menunggu keputusan politik dan implementasi nyata. Apakah perbaikan segera dilakukan, atau perubahan kebijakan lebih besar akan menyusul?
baca juga di sini : HIPMI Sulut Memanas: Pelantikan “Kilat” BPC Dinilai Cederai Marwah Jelang Akhir Jabatan Ketum AHB
