ajibata, Jakarta – Setidaknya 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan sejak awal Februari 2026. Kebijakan ini berlandaskan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 dan bertujuan memutakhirkan data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Namun, banyak pasien baru mengetahui status kepesertaan mereka nonaktif ketika telah berada di fasilitas kesehatan.
Merespons hal ini, Peneliti dan Direktur Pusat Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan (PPAK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes., menyarankan pentingnya pemberitahuan dan sosialisasi yang lebih dini oleh pemerintah.
“Pembaruan data ini memang diperlukan, tetapi komunikasi harus lebih baik agar masyarakat tidak panik,” ujar Diah, Selasa (10/2/2026).
baca juga: Dengue Jadi Cermin Kesenjangan Sistem Kesehatan ASEAN
Pentingnya Kelas dan Desil dalam BPJS
Menurut Diah, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang ditujukan untuk memberi proteksi pada seluruh masyarakat. Bahkan, warga asing yang telah tinggal minimal enam bulan di Indonesia pun bisa mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, sistem ini membutuhkan gotong royong dari masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu, untuk membantu warga kurang mampu melalui iuran.
Selain itu, pembagian kelas pada BPJS berhubungan dengan klasifikasi desil, yaitu sistem pengelompokan kesejahteraan berdasarkan kemampuan ekonomi yang diterbitkan oleh Kemensos RI. Dengan kata lain, pembagian kelas ini bukan sembarangan, melainkan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masing-masing warga.
“Jadi, kelas kecil seperti BPJS kelas 3, yang banyak berasal dari desil 1-5, merekalah yang diberikan subsidi oleh negara berupa iuran terjangkau, atau bahkan nol rupiah, yang kemudian disebut Penerima Bantuan Iuran,” jelas Diah.
Selain PBI, negara juga hadir untuk mensubsidi pekerja yang tergolong tidak memiliki penghasilan tetap, seperti pedagang, nelayan, atau petani. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan lapisan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Data yang Menyangkut Nyawa
Masalah muncul ketika proses penyaringan data berlangsung secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Banyak pasien yang baru mengetahui status kepesertaan mereka nonaktif ketika sudah berada di fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan rutin. Hal ini menimbulkan kepanikan, terutama bagi pasien yang membutuhkan layanan berkelanjutan.
Menurut Diah, kekeliruan data dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut nyawa. Kesalahan dalam data PBI dapat menyebabkan pasien dengan penyakit kronis atau katastropik tidak mendapatkan layanan yang mereka butuhkan tepat waktu.
“Proses pembaruan data ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2025, tujuannya untuk menyortir data pasien yang mungkin sudah sembuh, meninggal, atau ada kelahiran baru. Namun, kurangnya komunikasi membuat masyarakat menjadi panik, apalagi jumlah yang dinonaktifkan cukup besar di bulan Februari,” ujarnya.
Reaktivasi sebagai Solusi
Diah menambahkan bahwa proses penyaringan dan identifikasi penerima PBI masih akan terus dilakukan oleh Kemensos dan BPJS Kesehatan. Ia menilai, pemberlakuan reaktivasi merupakan solusi penting bagi penerima PBI yang memerlukan pemeriksaan rutin.
“Peran lingkungan masyarakat juga penting untuk mendukung proses pembaruan data ini,” tambahnya.
Selain itu, Diah menyarankan adanya inisiatif dari pemerintah kota, kabupaten, atau kader wilayah. Mereka lebih mudah menjangkau masyarakat dan lebih mengenal karakteristik warga yang memenuhi kualifikasi PBI. Hal ini terutama penting untuk wilayah yang sulit mengakses internet atau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai.
Birokrasi Reaktivasi Harus Ringkas
Masalah reaktivasi seharusnya tidak terlalu birokratis. Misalnya, proses dapat dilakukan melalui mobile JKN, sehingga data bisa diperbarui lebih cepat dan fleksibel. Diah menekankan pentingnya koordinasi antara Kemensos dan Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan yang bisa mengakses lapisan masyarakat terkecil.
“Dalam masa transisi seperti ini, layanan kesehatan tidak boleh dihentikan. Jika layanan terhenti, justru akan berdampak pada pembengkakan biaya JKN ke depannya karena risiko kondisi pasien yang menjadi lebih parah,” jelasnya.
Diah juga menegaskan bahwa rumah sakit tetap wajib menangani pasien rutin yang terdaftar sebelumnya. Apalagi bagi pasien yang urgent, proses aktivasi harus menjadi prioritas. Saat ini, sudah ada ratusan ribu pasien yang terdeteksi kembali menggunakan layanan rutin mereka.
“Rumah sakit memiliki data pasien, jadi pasien rutin tetap wajib ditangani. Mereka yang urgent akan diprioritaskan untuk diaktivasi. Sekarang sudah ada kuota yang terdeteksi menggunakan layanan rutin lagi,” tambah Diah.
Kesimpulan
Pembaruan data PBI BPJS Kesehatan memang penting untuk menyesuaikan subsidi dengan penerima yang tepat. Namun, proses ini harus diiringi pemberitahuan dini dan sosialisasi yang luas agar pasien tidak panik. Selain itu, proses reaktivasi harus sederhana dan cepat, serta melibatkan pemkot, pemkab, atau kader wilayah.
Dengan koordinasi yang baik, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lingkungan masyarakat, sistem JKN dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan utama tetap tercapai, yaitu memberikan layanan kesehatan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien yang menjalani pengobatan rutin atau memiliki penyakit katastropik.
baca juga: Komunikasi Solid di Puskesmas, Kunci Layanan Kesehatan Prima bagi Masyarakat Pinrang
