ajibata.id Pemerintah Siapkan Pemutihan Utang BPJS Rp 10 Triliun Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa jumlah tunggakan iuran peserta kini menembus lebih dari Rp10 triliun. Angka ini berasal dari sekitar 23 juta peserta yang masih memiliki kewajiban belum terbayar. Menurut Ali Ghufron, nilai tersebut meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran Rp7,6 triliun.
“Triliunnya sudah lebih dari Rp10 triliun. Dulunya sekitar Rp7,691 triliun, tapi itu belum termasuk komponen lain,” ujarnya di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Sabtu (18/10/2025).
Pemerintah Siapkan Pemutihan Utang BPJS Rp 10 Triliun Skema Pemutihan untuk Peserta Tidak Mampu
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran sebagai langkah solutif. Ali Ghufron menyebut kebijakan ini penting agar peserta yang benar-benar tidak mampu bisa kembali aktif tanpa terbebani utang lama.
“Bagi yang tidak mampu, meskipun ditagih dengan peraturan yang ada, tetap tidak bisa membayar. Uangnya memang tidak ada,” jelasnya.
Ia berharap program ini menjadi jalan keluar bagi jutaan masyarakat yang terhambat mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan nonaktif.
Ali Ghufron menegaskan bahwa pemutihan tunggakan merupakan bagian dari strategi “fresh start” dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan kebijakan ini, peserta akan mendapatkan kesempatan memulai kembali dari nol tanpa beban tunggakan lama.
“Lebih baik mulai ‘fresh’, diulangi lagi dari nol. Utang-utang sebelumnya dibebaskan,” kata Ali Ghufron.
Ia menambahkan, pengumuman resmi mengenai pemutihan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah seluruh kajian selesai.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah sedang melakukan verifikasi ketat terhadap data peserta untuk menentukan penerima manfaat kebijakan ini.
“Sedang kita hitung semua, baik kriteria maupun jumlahnya, karena ada perubahan kelas kepesertaan yang memengaruhi data tunggakan,” ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Proses ini diharapkan rampung tahun ini agar kebijakan pemutihan dapat segera diterapkan. Pemerintah menegaskan langkah ini adalah bentuk komitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, terutama mereka yang kesulitan secara ekonomi.
